Dasar Pengenaan Pajak Pph

Dasar pengenaan pajak pph

a. Jenis Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan ( DPP PPh ) Dasar pengenaan pajak Pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan atas jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadian undian, dan lainnya.

Apa itu dasar pengenaan pajak PPh 21?

Sedangkan untuk dasar pengenaan pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Apa saja dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26?

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 adalah sebesar jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa: Dividen. Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset.

Apakah yang dimaksud dasar pengenaan pajak PPN?

Pada umumnya, DPP PPN adalah sebagai harga yang dibebankan pada pihak penyedia dari barang atau jasa pada penyerahan yang dilakukannya. Dengan kata lain, DPP PPN adalah harga dari sebuah barang atau jasa yang diserahkan.

Berapa dasar pengenaan pajak?

Dalam Pasal 1 angka 17 UU PPN disebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Apa saja yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak?

Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Berapa nilai PPN dan PPh?

Tarif PPN atas pembelian barang adalah 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau harga barang itu sendiri. Sedangkan tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan bendahara pemerintah, BUMN adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.

Gaji 5 juta kena pajak berapa?

Bagi yang memiliki gaji Rp 5 juta per bulan dikenakan pajak. Tarif pajaknya sebesar 5% sesuai dengan yang ada pada lapisan pertama Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Apakah gaji 3 juta kena pajak?

Masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Hal itu ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Pasalnya, pendapatan di bawah Rp 4,5 juta per bulan termasuk dalam kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Siapa wajib pajak PPh pasal 26?

PPh 26 adalah salah satu Pajak Penghasilan yang wajib diketahui oleh orang pribadi maupun badan luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Siapa subjek pajak yang dikenakan PPh 26?

PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap ( BUT ) dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri.

PPh pasal 26 tentang apa?

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) PPh Pasal 26 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Mengapa DPP Dasar Pengenaan Pajak itu penting?

Fungsi dari DPP adalah untuk menentukan cara perhitungannya sehingga setiap wajib pajak bisa mengetahui besaran pajak terutang dalam nominal angka. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) mengacu pada penggunaan nilai tertentu dengan tujuan dapat menghitung besaran pajak yang harus dipungut atau pajak terutang.

Apa saja komponen komponen Dasar Pengenaan Pajak DPP?

Dalam nilai tersebut, harus pula dimasukkan beberapa komponen berikut: pajak, bea masuk, retribusi dan biaya, tidak termasuk PPN terutang itu sendiri; biaya komisi, biaya pengepakan, biaya transportasi dan asuransi, yang dikenakan kepada konsumen oleh pihak yang menyerahkan barang dan/atau jasa.

Apa itu DPP dalam PPh 22?

Dasar Pemungutan Pajak (DPP) dan tarif PPh Pasal 22 diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Berapa besar pajak PPh 23?

Meneliti apakah jasa yang digunakan itu adalah termasuk jenis jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23 berdasarkan PMK-141/PMK. 03/2015. Melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-bupot PPh pasal 23.

Bagaimana cara menghitung pajak 11%?

Contoh lain rumus cara menghitung PPN 11 persen adalah, jika ada seseorang mengimpor barang kena pajak yang dikenai tarif 11 persen dengan nilai impor Rp 30.000.000. Pajak pertambahan nilai yang dipungut lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa dihitung dengan cara =11 persen x Rp 30.000.000 = Rp 3.300.000.

3 ada 3 asas pemungutan pajak asas manakah yang dianut oleh bangsa Indonesia?

Setidaknya ada tiga asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu:

• Asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang.
• Asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang.
• Asas sumber.

PPh 2022 berapa?

Jika sebelumnya hanya dikenaik tarif sebesar 30%, maka mulai 1 Januari 2022 ini akan dikenai tarif sebesar 35%. Ini merupakan bentuk keadilan yang diterapkan oleh pemerintah.

Kapan kena PPN dan PPh?

PPN dikenakan terhadap proses produksi/distribusi, sedangkan PPh untuk setiap penghasilan bagi orang pribadi atau badan yang merupakan Wajib Pajak. PPN Dibebankan kepada konsumen akhir, namun PPh dikenakan pada pihak yang mempunyai penghasilan.

12 Dasar pengenaan pajak pph Images